Persunting Pujaan Hati Di Sidrap, WNA Filipina Nekat Seberangi Laut Namun Kandas Di Imigrasi


PAREPARE, – Niat Hati untuk mempersunting pujaan hati yang 7 tahun dicintainya, salah seorang pria berstatus Warga Negara Asing (WNA) asal Filipina, kini harus menelan rasa pahit karena “pengusiran” atau deportasi dari Kabupaten Sidrap, daerah tempat tinggal sang pujaan hati yang akan dinikahi.

Melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) bentukan Imigrasi Kelas II TPI Parepare di Kabupaten Sidrap, pria bernama Jerry (32) diketahui masuk ke wilayah Indonesia tanpa berkas atau administrasi keimigrasian yang resmi.

Jerry akhirnya harus membatalkan niat untuk menikahi gadis pujaan hati berinisial S (24) yang tinggal di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap.

Kepala Seksi Inteligen, dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, menguraikan, Jerry merupakan WNA yang telah lama berdomisili di Negara Malaysia, sebagai pegawai perusahaan Biogas.

Pertemuannya dengan S bermula saat S bekerja di Negara Malaysia. Selama dua tahun, keduanya memadu kasih, hingga akhirnya S memutuskan kembali ke tanah kelahiran, Kabupaten Sidrap.

Pacaran jarak jauh selama lima tahun harus dilalui Jerry dan S. Meski akhirnya, Jerry memutuskan untuk mengejar S, dan berniat menikahi sangpujaan hati.

“Jerry masuk ke Indonesia melalui pelabuhan tikus atau pelabuhan yang tidak resmi, seperti semak-semak dibantu seseorang yang tidak dikenal di wilayah Tawau, Malaysia untuk masuk ke wilayah Nunukan di Indonesia,” beber Hendi, Jumat, (21/2/2020).

Tiba di Nunukan, Jerry melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut menuju Kota Parepare. “Lalu ke Sidrap dengan transportasi darat,” urainya.
Jerry kata Hendi, telah berada di Indonesia sejak 5 Januari 2020.

“Pengakuan WNA tersebut kalau baru pertama kali ke Indonesia, dengan tujuan untuk menikahi gadis pujaan hatinya yang tinggal di Kabupaten Sidrap,” imbuhnya.

Pendeportasian WNA ini kata Hendi, akan dilakukan melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi di Manado menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan rute Manado ke Davao di Filipina, pada Senin, 24 Februari 2020.

“Kami mengimbau masyarakat di wilayah kerja kami agar senantiasa melaporkan jika ada WNA di wilayahnya untuk diawasi demi mencegah pelanggaran hukum,” tandasnya.(An)

Hadirkan Nissa Sabyan, Pembukaan TP Fest Parepare Sukses Digelar


PAREPARE, – Sukses besar !!! Itulah ungkapan yang tepat menggambarkan pelaksanaan pembukaan Festival Tapadallaoki Parepare (TP Fest).

Kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Kota Parepare Ke 60 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini, digelar di Alun-alun Lapangan Andi Makkasau Parepare, Jumat (21/2/2020).

Suksesnya Event TP Fest bukan tanpa alasan. Disporapar sebagai penyelenggara kegiatan ini, menghadirkan Artis Islami yaitu Nissa Sabyan.

Dari awal pembukaan acara yang ditandai pemukulan gendang oleh Walikota Parepare HM Taufan Pawe bersama Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Firda, langsung dipenuhi lautan manusia.

Acara pun lebih meriah, saat Nissa Sabyan keluar di panggung utama untuk menyapa para penggemar yang sudah lama menunggu dari awal pembukaan acara.

Berkostum baju Abu-abu yang dipadukan hijab berwana pink, aksi panggung remaja ini terlihat anggun dan sukses membius ribuan penonton.

Di sela-sela penampilannya, Ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kota dan selamat Ulang Tahun untuk Kota Parepare.

“Assalamu alaikum dan selamat malam warga Parepare. Terimakasih kepada Bapak Walikota dan Ketua Tim Penggerak PKK beserta Kepala SKPD yang telah mengundang kami pada acara Festival Tapadallaoki Parepare. Selamat HUT Kota Parepare yang ke 60, mudah-mudahn Kota Parepare semakin jaya, dan semakin keren,”ucap penyanyi gambus ini.

Kota Parepare kata dia, juga memiliki Warga-warga yang ramah.

“Tadi kami lewat pantai, luar biasa indah banget. Dan juga duta Pariwisatanya yang ramah-ramah menyapa lami saat tiba,”pungkasnya.

Sementara Walikota Parepare mengatakan, hadirnya nissa sabyan pada event ini ternyata memberikan dampak baik bagi kaum muda-mudi yang ada di dalam Kota Parepare, maupun yang ada di luar Parepare.

“Saya akan meminta kepada Disporapar untuk setiap tahun menghadirkan Nissa Sabyan di Parepare. Karena ini memberikan dampak yang baik bagi Kota Parepare,”tandasnya.(Yanti)

Menteri Cahyo Kumolo Puji Imigrasi Parepare Hadir Di Mpp Barru.

BARRU, RPP – Dalam Rangka Hari Jadi Kab Barru Ke -60, Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo dan juga Didampingi Deputy Reformasi Birokrasi sang ” putra bugis” Djufri Rahman, hadir dan turut meresmikan Pembukaan Mall Pelayanan Publik Masiga, pada hari Rabu 20 Februari 2020 di Kota Barru Sulawesi Selatan.

Mall ini di peruntukkan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam mengurus kebutuhan administrasi dalam wadah satu Pintu.

“Luar biasa imigrasi Juga hadir di MPP Barru, terim kasih dek ya Layani Masyarakat dengan Baik,”ucap Menteri Cahyo Kumolo pada petugas Imigrasi, yang melayani masyarakat untuk membuat Paspor pada saat mengunjungi Stand Imigrasi Parepare di MPP Masiga.

Bupati Barru dan Gubernur Sulsel pun sangat senang, Program Kerja Mall pelayanan Masiga bisa Cepat Running Way melayani masyarakat dalam satu gedung sekaligus didalamnya ada Disdukcapil, pembuatan SIM ( polisi), BPN dan semua unsur pelayanan masyarakat terintegrasi dalam 1 pintu. “Program ini sejalan dengan program Kantor Imigrasi Parepare, untuk lebih mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, sampai ke pelosok desa. Juga, membantu masyarakat tidak jauh dalam mengakses proses pembuatan paspor,”jelas Putra.(Yanti)

Pemkot Parepare Gelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021


PAREPARE , – Untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada Kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan saran, Pemerintah Kota dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, menggelar Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, di Ballroom Hotel Kenari Bukit Indah, Kamis (13/2/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Parepare Hj Andi Nurhatina Tipu, Wakil Walikota Parepare H Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare H Iwan Asaad, Asisten Sekretariat Daerah Kota Parepare, Staf Ahli, Beberapa Kepala SKPD, Kabag, Kasubag Program, Camat dan Lurah, serta Ketua LPMK Se Kota Parepare.

Kepala Bappeda Kota Parepare Samsuddin Taha dalam laporannya menyampaikan, Konsultasi Publik ini dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD Kota Parepare tahun 2021 berdasarkan saran dan masukan yang tertuang dalam berita acara kesepakatan Konsultasi Publik.

Sementara Walikota Parepare HM Taufan Pawe yang membuka Konsultasi Publik dalam pemaparannya, menyampaikan, jika berbicara konten konsultasi publik, maka hakekatnya adalah transparansi. Transaparansi itu dalam hal keterbukaan, yang berkaitan dengan apa yang akan diprogramkan untuk tata kelola pemerintahan yang komprehensif di tahun anggaran 2021.

“Ini berkaitan dengan rencana kerja kita sebagai organisasi pemerintahan dari semua lini, sektor tanpa terkecuali. Itulah kita hadirkan duduk bersama dengan stakeholder para ketua lpmk, dan lain-lain, dan mengkrucut nantinya pada rumusan Musrenbang tingkat Kota atau Rumusan akhir,”papar Taufan.

Lebih lanjut Taufan mengatakan, kegiatan ini tidak hanya dilakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, tapi output dan outkam kegiatan ini dapat menghasilkan suatu rumusan yang nantinya akan menjadi acuan bersama.

“Saya akan coba mengubah paradigma, jangan hanya menggugurkan kewajiban karena hanya dalam DPA, tapi betul-betul substansinya adalah hasil yang akan kita pedomani bersama, untuk membangun kota yang kita cintai,”tandas Taufan.(yanti)

Andi Nurhatina Paparkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Tahun 2021


PAREPARE, – Pemerintah Kota Parepare membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, dengan menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal di Hotel Kenari, Kamis (13/2/2020).

Ketua DPRD Kota Parepare Hj. Andi Nurhatina Tipu pada kesempatan itu mengemukakan pokok-pokok pikiran DPRD yang berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat/reses sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok saran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang RPJMD.

“Pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses yaitu, Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bantuan sosial. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bappeda Kota Parepare, untuk dikaji dan dilakukan pencermatan dalam penyusunan RKPD tahun 2021,”Sebut Andi Nurhatina.

Selain sektor pendidikan kesehatan dan infrastruktur dan bantuan sosial, kata Andi Nurhatina, yang banyak mendapat keluhan dari masyarakat adalah, terkait Daftar Basis Data Terpadu (BDT).

“Masih ada warga dan masyarakat yang seharusnya dimasukkan dalam daftra BDT tetapi belum terdata, begitupun sebaliknya, masih ada warga yang seharunys sudah dikeluarkan dari data BDT, karena tingkat pendapatannya sudah meningkat. Olehnya itu, kami mengharapkan agar SKPD yang terkait melakukan perbaikan validasi ulang terhadap data BDT,”Harapnya.

DPRD kata Andi Nurhatina, merupakan mitra Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam proses pengawalan dan pengawasan pembangunan kedepan.

Sementara Walikota Parepare HM Taufan Pawe yang membuka Konsultasi Publik mengatakan, bahwa 4 substansi pokok pikiran yang dikemukakan oleh DPRD, yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Bantuan Sosial, telah sejalan dengan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota dan sudah terserap masuk dalam RPJMD, yaitu terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap, yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar.

“Kita lihat substansi pokok pikiran yang dikemukakan oleh ketua DPRD, ada 4 hal. Itu memang sasaran yang sangat tepat. Kapan kita keluar dari sasaran itu, saya tidak terlalu yakin bahwa itu akan masuk dalam frame RPJMD kita. 4 substansi itu, sejalan dengan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota dan sudah terserap masuk dalam rpjmd kita, yaitu terwuujdnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yangt berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar,”tandasnya.(Yanti)

Ribuan BPJS Warga Parepare Dinonaktifkan, DPRD Minta Disdukcapil Segera Rapikan Data


PAREPARE, – Ketua komisi II DPRD Kota Parepare, Kamaluddin Kadir menilai penyaluran bantuan kepada warga kurang mampu nampaknya tidak tepat sasaran, tapi tetap sasaran.

Hal tersebut diungkapkan kamaluddin kadir saat menghadiri Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Ujung.

Kamaluddin Kadir mengatakan, sekitar 12 ribu warga Penerima Bantuan Iuran akan diferivikasi ulang yang layak masuk daftar BDT (Basis Data Terpadu).

“yang 1800 memang betul-betul masih masuk dalam daftar BDT. Hanya saja karena ada validasi, makanya dinonaktifkan untuk sementara. Tapi setelah diadakan validasi dan ferivikasi data baik di dukcapil, dinas sosial dan dinas kesehatan, ternyata masih masuk, makanya kita usulkan kembali. Kalau dia masih terdaftar kita usulkan kembali, maka dia berhak menerima.

Hanya saja penerima Bantuan Iuran sebelumnya, memang memiliki data kependudukan lebih dari satu atau invalid.

“Jadi ketika data tersebut dimasukkan di aplikasi SIKS-NG itu tidak konek, pasti datanya invalid karena memiliki data ganda. Makanya kita sudah koordinasikan dengan disdukcapil untuk merapikan data warga yang masih ganda,”Jelasnya.

Tim terpadu lanjutnya, terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Dukcapil yang dipandu oleh Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang ada di Bappeda.

“Mereka ini akan berkolaborasi supaya dipersiapkan kembali data-data yang invalid, supaya kalau sudah rapih, kita usulkan kembali ke Mensos untuk kembali masuk dalam tanggungan Pemerintah,”tandas kamaluddin.(Yanti)

Rampungkan Akhir Pebruari, Imigrasi Kelas II Parepare Gelar Rapat Evaluasi Penerbitan Paspor CJH


PAREPARE , – Untuk mengatasi berbagai persoalan penyelenggaraan Ibadah haji, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare menggelar Rapat Evaluasi Penerbitan Paspor Calon Jemaah haji Se-Ajatappareng.

Rapat tersebut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Agama Parepare, 8 Kabupaten dan 1 Kota yang terdiri dari Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, yang digelar di Aula Kantor Imigrasi Parepare, Rabu (12/2/2020).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II parepare, Noer Putra Bahagia menyampaikan, Penerbitan Paspor Jemaah haji telah menjadi tanggung Jawab pihak Imigrasi.

“Ini rutin kita laksanakan untuk proses penerbitan paspor kepada Calon Jemaah Haji. Kiranya ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan atau ada hal yang menjadi kendala dalam proses ini, kita harus evaluasi dalam pertemuan ini,”jelas Putra.

Dari 1500 Paspor yang diproses, tambah putra, kita sudah merampungkan sekitar 90 persen paspor bagi Calon Jemaah haji. Selebihnya, Kata dia, dikarenakan Jemaah yang bersangkutan belum melakukan foto.

“Kita berharap, sebelum bulan pebruari berakhir, semua proses penerbitan Paspor CJH telah rampung. Dan itu selanjutnya, kita akan melakukan penyerahan secara simbolis kepada Calon Jemaah Haji dan akan kami serahkan ke Kementerian Agama,”tandasnya.(An)

Kawal Aspirasi Warga Dalam Musrenbang, DPRD Siap Bersinergi Dengan Pemerintah


PAREPARE, – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), adalah hal yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama untuk mensejahterakan rakyat.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Anggota DPRD Kota Parepare, Yasser latif, siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah untuk mengawal perencanaan pembangunan yang menjadi prioritas dalam Musrenbang.

Hal ini ditegaskan Yasser, saat menghadiri Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Ujung, Selasa, 11/2/2020.)

“Insya Allah kehadiran kami para Anggota Dewan adalah sebagai salah satu komitmen, bahwa kami siap mengawal apa yang akan direncanakan pada saat ini. Namun kita harus berdasar apa yang kita butuhkan, bukan kepada apa yang kita inginkan. Ini menjadi tanggung jawab dewan untuk memperjuangkan dan mengawal perencanaan itu,”tegas Yasser.

Yasser juga menambahkan, dalam mengawal dan memperjuangkan usulan-usulan masyarakat, ini saatnya kita harus berkolaborasi dan bersinergi antara, eksekutif, legislatif dan Masyarakat.

“jangan melihat kami partai apa, tapi kita harus bekerjasama dan bersinergi, antara pihak eksekutif dan DPRD. Sinergitas ini, tentu akan menghasilkan perencanaan yang lebih baik dan harapan kita untuk mensejahterakan masyarakat akan berjalan dengan baik pula,”tutupnya.(yanti)

Musrenbang Tingkat Kecamatan Ujung Usulkan Program Prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Bantuan Masyarakat Tepat Sasaran


PAREPARE, – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 tingkat Kecamatan Ujung telah digelar.

Kegiatan yang dibuka Camat Ujung Kota Parepare Andi Ulfa, menghadirkan 3 Anggota DPRD Kota Parepare diantaranya, Anggota Komisi III Bidang Pembangunan, Keuangan dan Perekonomian, Yasser latif, Ketua Komisi II Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kamaluddin Kadir, dan Hermanto Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan.

Camat Ujung Andi ulfa membeberkan, dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Ujung ini melahirkan usulan-usulan program prioritas, seperti pembangunan dan peningkatan Infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.

“Tadi saya sampaikan, bahwa yang sangat mendesak dan yang perlu segera ditindak lanjuti itu, adalah di Wilayah Tegal yang sering terdampak banjir jika musim hujan tiba. Itu memang sangat dibutuhkan tindakan, karena ini sudah sekian tahun masyarakat disana seakan-akan terbiasa dengan kondisi banjir, sementara kami Pemerintah terlena dengan kondisi itu,”beber Ulfa sapaan akrab Andi Ulfa Lanto.

Camat Ujung ini berharap, kondisi di Wilayah Tegal tidak lagi terjadi banjir setelah adanya usulan-usulan dari warga yang dari Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kecamatan.(Yanti)

BKPSDM Parepare Fasilitasi Ruangan Rehat Bagi Peserta Ibu Hamil


PAREPARE – BKPSDM Parepare menyediakan fasilitas ruangan rehat dan pelayanan utama bagi peserta SKD CPNS yang sedang hamil. Hal tersebut dikatakan Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Parepare, Muh Ali Fakhmi, Rabu 12 Februari 2020.

Dia menjelaskan selain ruangan, juga ada kursi prioritas untuk ibu hamil juga pelayanan yang mendahulukan ibu hamil mulai dari registrasi kartu ujian hingga memasuki ruangan ujian.

Mengantisipasi ada nya peserta yang sakit maupun kondisi peserta ibu hamil yang terganggu di lokasi ujian, Pihak BKPSDM nantinya juga akan berkoordinasi langsung dengan call center 112.

Peliput:Nurfadila Wahid