Maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi ancaman yang sangat besar bagi negara. Namun sikap berbeda ditunjukkan seluruh pegawai pada lingkup Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Parepare. Mereka berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memulai tahun kinerja 2019.
Kepala LPKA Parepare, Jayadikusumah berkomitmen untuk berupaya mengokohkan terwujudnya pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di LPKA Kelas II Parepare yang akan berkontribusi positif bagi pembangunan hukum dan HAM di Indonesia sesuai amanah yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Yasonna H Laoly.
“Sebagai salah satu instansi yang menyiapkan diri sebagai LPKA menuju WBK dan WBBM, kita maksimalkan lagi layanan publik berbasis ham, mempersiapkan diri juga baik dari segi tata kelola rumah tangga, persuratan, pembinaan warga binaan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya usai melaksanakan
Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 dan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Kamis (24/01/2019).
Pada apel deklarasi tersebut dilakukan penandatanganan Pakta Integritas serta Komitmen Bersama membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM). Kepala serta seluruh pegawai LPKA Parepare melakukan penandatanganan komitmen tersebut dan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, dan Perwakilan Kepala Kepolisian Resort Parepare.
Peliput : Nurfadila Wahid
