Ribuan BPJS Warga Parepare Dinonaktifkan, DPRD Minta Disdukcapil Segera Rapikan Data


PAREPARE, – Ketua komisi II DPRD Kota Parepare, Kamaluddin Kadir menilai penyaluran bantuan kepada warga kurang mampu nampaknya tidak tepat sasaran, tapi tetap sasaran.

Hal tersebut diungkapkan kamaluddin kadir saat menghadiri Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Ujung.

Kamaluddin Kadir mengatakan, sekitar 12 ribu warga Penerima Bantuan Iuran akan diferivikasi ulang yang layak masuk daftar BDT (Basis Data Terpadu).

“yang 1800 memang betul-betul masih masuk dalam daftar BDT. Hanya saja karena ada validasi, makanya dinonaktifkan untuk sementara. Tapi setelah diadakan validasi dan ferivikasi data baik di dukcapil, dinas sosial dan dinas kesehatan, ternyata masih masuk, makanya kita usulkan kembali. Kalau dia masih terdaftar kita usulkan kembali, maka dia berhak menerima.

Hanya saja penerima Bantuan Iuran sebelumnya, memang memiliki data kependudukan lebih dari satu atau invalid.

“Jadi ketika data tersebut dimasukkan di aplikasi SIKS-NG itu tidak konek, pasti datanya invalid karena memiliki data ganda. Makanya kita sudah koordinasikan dengan disdukcapil untuk merapikan data warga yang masih ganda,”Jelasnya.

Tim terpadu lanjutnya, terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Dukcapil yang dipandu oleh Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang ada di Bappeda.

“Mereka ini akan berkolaborasi supaya dipersiapkan kembali data-data yang invalid, supaya kalau sudah rapih, kita usulkan kembali ke Mensos untuk kembali masuk dalam tanggungan Pemerintah,”tandas kamaluddin.(Yanti)