Kemendagri Dorong Realisasi dan Penyerapan APBD di Daerah Dengan Tepat


PAREPARE, – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Noervianto melalui Video Conference pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 bagi Pemerintah Kab/Kota Se Sulawesi Selatan, di Gedung Restoran Dinasty, Selasa (25/8/2020).

Menurutnya, yang menjadi perhatian dan catatan untuk saat ini, adalah bagaimana agar Pemerintah Daerah segera mendorong realisasi terhadap penyerapan APBD. Pada tahun 2020, Mendagri telah menerbitkan Permendagri nomor 5 tahun 2020, yang secara prinsip adalah, memberikan anggaran kepada pemerintah daerah mengenai arah kebijakan penganggaran dan belanja untuk perubahan APBD tahun anggaran 2020.

“Apabila pemerintah daerah melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020, maka ada beberapa substansi utama yaitu, kita harus sudah membiasakan menerapkan pola penyelenggaraan pemerintahan dengan adaptasi kebiasaan baru yang aman maupun produktif dari covid-19,”Jelas Mochamad Ardian.

Terkait arah perubahan belanja, lanjutnya, kami tetap berharap bahwa pemda tetap memprioritaskan 3 sektor utama, yaitu yang pertama menyangkut penanganan kesehatan terhadap covid, kedua menyangkut penanganan dampak ekonomi, dan pemberian jaring penagaman sosial atau bansos,”terangnya.

Dirjen Bina Keuangan Daerah juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Pusat terus melakukan pembenahan terkait reviu dan penyederhanaan peraturan-peraturan tanpa mengurangi substansi, kualitas, dan sisi akuntabilitasnya. Bahkan, kata dia, untuk membantu meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah, Kementerian merencanakan mengundang Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan Vicon terkait pengelolaan keuangan daerah.

Peliput:Yanti