Kejar Target Realisasi Investasi, DPMPTSP Parepare Minta Pelaku Usaha Wajib Lapor Kegiatan Penanaman Modal

PAREPARE, RADIO PEDULI – Tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya masih belum optimal. Sebagian pengusaha masih mendapatkan kendala untuk mengakses link untuk melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Hal tersebut diketahui, pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha di Kota Parepare, yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), di Hotel Kenari, Kamis (1/12/2022).

Bimtek tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020, tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), St Rahma Amir mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP, dalam memfasilitasi peraturan dan kebijakan pelaksanaan penanaman modal.

“Kegiatan ini dilaksanakan bagaimana kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi melalui LKPM, ” Jelas St Rahma.

karena erdapat dua jenis periode pelaporan taitu periode laporan untuk per tri wulam dan periode laporan untuk per semester. Untuk laporan per tri wulan itu dengan nilai investasi Rp 1 miliar ke atas, sementara untuk periode laporan per semester itu dilakukan oleh pelaku usaha yang nilai investasinya Rp 100 juta. Jadi batas 100 juta itu sudah wajib lapor LKPM, “sambungnya.

Ia juga membeberkan, realisasi investasi Kota Parepare hingga tri wulan ke tiga sudah mencapai Rp 90 miliar dari target nasional sebesar Rp 160 miliar.

“kami tetap optimis untuk mencapai target investasi yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Kalaupun misalnya tidak tercapai nantinya, itu karena memang ada beberapa kendala untuk pelaku usaha dapat mengakses link pelaporan LKPM,”tandasnya.

Ia berharap, lewat kegiatan ini dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara pelaku usaha dengan masyarakat. Serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha atas LKPM yang wajib dilaksanakan secara tepat waktu.(Ant)